Indonesia, seutas nama indah yang diberikan ketika Tuhan sedang tersenyum. Nama yang diperuntukkan kepada gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, yang melintang dari Rondo sampai Rote. Hamparan hijau hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia, gunung-gunung perkasa yang menjulang, dan sungai-sungai yang mengalir laksana urat nadi kehidupan, semua itu menyatu dalam simfoni alam yang agung.
Nusantara, ialah puisi hidup yang ditulis Tuhan dengan tinta keanekaragaman hayati terbesar di bumi, yang dihuni oleh masyarakat yang terkenal akan senyum lebar, keramahan yang tulus, dan hati yang lapang untuk memaafkan. Namun, di balik lukisan keelokan itu, ada air mata yang merembes melalui retakan-retakan tanah yang terluka.
Ketika bencana banjir bandang menyapu Sumatera, alam seakan membuka catatan kelamnya, semua hal indah itu seakan sirna ketika bencana ekologis terparah dalam satu dekade menerjang Sumatera ini. Lebih dari sekadar banjir, tragedi ini adalah pertunjukan pilu di mana gelondongan kayu bekas tebangan hanyut bersama jenazah, per 12 Desember 2025 tercatat 990 korban jiwa, 222 hilang, dan lebih dari 1 juta pengungsi yang kelaparan,kehausan dan kehilangan tempat bermukim mereka yang terisi genangan air kotor. Dengan masifnya dampak dan destruksi, bencana ini belum masuk kedalam Bencana Nasional. Ironinya lagi, di balik luapan air yang membawa bukti deforestasi 3,6 juta hektar hutan dan 31 izin kehutanan bermasalah, respons negara justru hadir sebagai politik pencitraan yang transaksional misalnya bantuan beras berstempel wajah politisi, pejabat berfoto dengan karung sembako, dan pernyataan resmi yang menyebut duka ini “hanya mencekam di media sosial”.
Namun, di tengah kegagalan negara, solidaritas warga bersinar sebanyak Rp 10 miliar terkumpul dalam 24 jam oleh inisiatif sipil, atas nama rakyat Indonesia. Di antara dua realitas yang berlawanan ini, kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar, apakah kepasrahan kita sebagai “bangsa pemaaf” merupakan kebajikan, atau justru bentuk ketidakberdayaan yang dimanfaatkan untuk mengubur pertanggungjawaban sebelum akhirnya kita melupakan, lalu memilih para pelaku yang sama di bilik suara?
Anatomi komunikasi politik dalam bencana ini mengungkap jurang yang dalam antara respons negara dan aksi masyarakat sipil. Di satu sisi, negara berkomunikasi dengan bahasa reduksi dan eksploitasi. Pernyataan “hanya mencekam di media sosial” dari pucuk pimpinan BNPB, Letnan Jendral TNI Suharyanto merupakan strategi untuk mendelegitimasi penderitaan korban dan mendepolitisasi akar bencana.
Simbolisme transaksional seperti karung beras berstempel wajah politisi mengubah bantuan kemanusiaan menjadi alat kampanye, Adapun beberapa kejadian yang santer dibahas oleh generasi muda tentang Mentri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Politisi, Zulkifli Hasan yang memanggul beras layaknya seorang pahlawan yang datang untuk menyelamatkan kelaparan warga warganya, ini jelas sebauh pencitraan yang menginjak-injak derita rakyat, yang menambah panas sebelum hal ini mencuat video lama dengan judul “Years of Living Dangerously” yang dibintangi oleh Harisson Ford saat itu Zulkifli Hasan masih menjabat Mentri Kehutanan pada Era Susilo Bambang Yudhoyono. Pada video dokumenter itu ketika host membicarakan Tesso Nilo, Zulhas nampak cengengesan dan kurang serius saat diwawancarai, Harisson Ford menimpali “it’s not funny”.
Video itu membuat malu beberapa warga warganet malu karena dalam video itu Harisson Ford nampak marah dan meletup-letup tapi dibalas kurang serius dan terkesan enggan bertanggungjawab pada kerusakan alam yang ada. Masih ada kasus Varrel Bramasta yang datang ke lokasi bencana menggunakan Tactical Vest (Rompi Taktikal) yang mirip dengan rompi antipeluru padahal sedang tidak ada perang atau operasi militer, adapun berita dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengomentari donasi kolektif 10 Miliar Rupiah milik Ferry Irwandi, Endrick Patijaya berstatement “orang menyumbang 10 miliar lebih viral dari Negara yang sudah menggelontorkan dana Triliunan”. Bukankah membantu atau menyejahterakan rakyat itu tugas Negara? Kenapa mesti menyenggol relawan dan bantuan kolektif yang jelas jelas itu wujud rasa iba dari sesama saudaranya.
Ketika birokrat protes protes pada saat menjalankan kewajibannya maka ada sesuatu yang tidak beres di kepala dan hatinya. Ditilik lagi DPR juga memberikan dana dengan foto bersama menggunakan spanduk “Pelepasan Bantuan DPR-RI Untuk Sumatera”, yang dipotret kompak menggunakan baju putih dan membawa banner. Foto tersebut lebih mirip dengan foto seremonial, study tour, atau acara perpisahan. Kalau dibedah secara visual juga putih secara simbolik melambangkan suci, putih dan steril sehingga menimbulkan ambiguitas dan jarak emosi yang ketara antara korban dan Dewannya.
Selain itu, komunikasi Presiden Prabowo Subianto dalam video yang banyak berlalu lalang di internet ia mengatakan “kalian suka gak kalau saya sikat maling maling itu” sontak setelah mendengar pernyataan itu, tepuk tangan dan gemuruh riuh dari korban korban bencana menyambutnya. hal ini merupakan bentuk manis seremonial sebagai pereda duka untuk korban korban bencana. Ditambah pernyataan yang cukup menohok datang dari Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim yang menyatakan “kalau bisa presiden Prabowo Subianto diangkat sebagai Presiden seumur hidup”. Hal ini merupakan sesuatu yang berlebihan dan sangat bertendensi pada cari perhatian dan tidak beretika karena hal seperti itu disampaikan di tengah tengah kemalangan rakyat.
Fakta di lapangan terjadi pembiaran terhadap 31 izin kehutanan dan 3,6 juta hektar deforestasi menunjukkan komunikasi melalui kebisuan yang strategis penolakan untuk mengakui kaitan antara kebijakan dan bencana. Bukti paling tragis dari kegagalan ini adalah laporan tentang gajah sumatra yang mati terhimpit gelondongan kayu terbawa banjir. Satwa ikonik yang seharusnya dilindungi itu menjadi korban sekaligus saksi bisu dari dua lapis kegagalan yakni kegagalan melindungi hutan sebagai rumahnya, dan kegagalan mencegah kayu-kayu hasil tebangan itu menjadi senjata pembunuh di saat banjir.
Di sisi lain, respons masyarakat sipil menawarkan bahasa komunikasi yang tulus dan langsung pada pokok persoalan. Penggalangan dana Rp 10 miliar dalam 24 jam oleh Ferry Irwandi bukan sekadar angka, melainkan komunikasi melalui aksi nyata yang lebih keras dari semua retorika pejabat. Donasi yang dinyatakan “atas nama rakyat Indonesia” ini adalah simbol solidaritas yang anonim, kolektif, dan bebas dari syarat politik, kontras tajam dengan bantuan negara yang penanggungannya. Dalam beberapa video yang beredar di Internet, pada saat memberikan bantuan ini beberapa warga menyatakan “Korban bantu korban”.
Gerakan masyarakat ini secara langsung merespons kebutuhan korban sebagai manusia, bukan sebagai konstituen. Kontras ini menempatkan “pemaafan” dalam medan pertarungan makna. di satu pihak, negara merekayasa pemaafan melalui bantuan bermotif politik untuk mengikat loyalitas. Di lain pihak, solidaritas sipil menunjukkan bahwa pertolongan sejati tidak membutuhkan pemaafan yang dipaksakan, melainkan membutuhkan aksi kolektif yang lahir dari empati otentik.
Namun, terdapat sebuah siklus yang lebih kelam dari semua ini yakni siklus lupa. Siklus di mana kita sebagai bangsa pemaaf, setelah melalui masa duka, akan dengan mudah melupakan akar penyebab tragedi. Banjir akan surut, gelondongan kayu akan dibersihkan, gajah yang mati akan menjadi sekadar berita usang, dan nama-nama korban akan memudar dari ingatan publik.
Dalam siklus ini, pencitraan politik stempel wajah di karung beras, kunjungan pejabat yang difoto, janji-janji retoris akan mengubur memori kolektif. Publik akan kembali ke kehidupan normal, dan pada saat pemilu tiba, kita akan kembali memilih para pelaku yang sama, para pembuat kebijakan yang sama, para pemilik izin kehutanan yang sama, karena narasi pencitraan telah berhasil menggeser narasi pertanggungjawaban. Dalam siklus ini, pemaafan bukan lagi kebajikan, melainkan amnesia politik yang dibeli dengan bantuan beras bermotif.
Bencana Sumatera telah membeberkan dua jiwa Indonesia yang bertolak belakang. Jiwa pertama adalah jiwa negara-birokrasi yang melihat bencana sebagai panggung pencitraan dan korban sebagai objek politik. Jiwa kedua adalah jiwa masyarakat sipil yang melihat bencana sebagai panggung solidaritas dan korban sebagai sesama yang harus ditolong dengan setara. Kematian gajah yang terhimpit gelondongan kayu adalah metafora sempurna dari keadaan kita, bangsa yang terhimpit di antara sisa-sisa kehancuran ekologis dan politik pencitraan yang tak peka.
Namun, bahaya terbesar bkan lagi pada bencana itu sendiri, melainkan pada siklus kelupaan yang akan menyusul. Jika kita, sebagai bangsa pemaaf, membiarkan diri melupakan 990 nyawa, 1 juta pengungsi, dan seekor gajah yang mati karena keserakahan sistemik, maka kita telah menyetujui pengulangan tragedi ini. Memaafkan tanpa mengingat adalah bunuh diri kolektif. Memaafkan tanpa menuntut perubahan adalah persetujuan atas kehancuran yang akan datang.
Oleh karena itu, tugas kita bukan lagi sekadar memaafkan, melainkan memilih untuk tidak melupakan. Kita harus mengingat setiap detail tragedi ini. Stempel wajah di karung beras, pernyataan yang menyakitkan, gelondongan kayu yang membunuh, dan gajah yang menjadi tumbal. Ingatan ini harus kita bawa ke bilik suara. Kita harus mendesak negara untuk berkomunikasi dengan jujur dan bertanggung jawab, menolak eksploitasi politik dalam bantuan, serta mengawal proses hukum dan rehabilitasi ekologis.
Sebelum kita menyebut diri sebagai bangsa pemaaf, mari kita pastikan bahwa pemaafan itu lahir dari pengakuan kesalahan dan perbaikan sistem, bukan dari kepasrahan terhadap pencitraan dan pengabaian. Biarlah solidaritas Rp 10 miliar dan jeritan gajah yang mati itu bersama-sama menggugah kita, rakyat sudah bergerak, kini giliran kita untuk memutus siklus kelupaan. Atau, kita akan terus menjadi bangsa pemaaf yang memaafkan segala luka, melupakan segala dosa, dan memilih lagi para pelaku yang sama hingga banjir berikutnya datang, dengan lebih banyak gelondongan, lebih banyak jenazah, dan lebih banyak air mata yang tak lagi berarti bagi kekuasaan.
– TIDAK TUNDUK DIAM SAAT DITINDAS
TAPI BANGKIT MENATAP UNTUK MELAWAN
KARENA MUNDUR ADALAH SEBUAH PENGKHIANATAN –
