Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, bersama Wakil Menteri Kehutanan H. Sulaiman Umar, Pj. Gubernur Jawa Timur, dan Pj. Bupati Lumajang, melakukan kunjungan kerja ke Desa Burno, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (30/10). Kunjungan ini berfokus pada peninjauan Integrated Area Development (IAD), sebuah wilayah terpadu yang berbasis perhutanan sosial.
Menhut Raja Juli Antoni menyatakan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kolaborasi berbagai pihak dalam mempercepat pengelolaan perhutanan sosial.
“Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau kemajuan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial,” ungkap Menhut Raja Juli Antoni.
Desa Burno di Lumajang merupakan salah satu lokasi pengembangan usaha perhutanan sosial dengan berbagai sektor, termasuk usaha sapi perah (silvopastura), agroforestry pisang kirana, dan wisata alam.
Dalam kunjungannya, Menhut Raja Juli Antoni juga menyampaikan bahwa hasil produk perhutanan sosial di Lumajang akan menjadi bagian dari rantai pasok program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. “Kementerian Kehutanan mendukung program Pak Prabowo dengan menyediakan hasil-hasil perhutanan sosial sebagai pemasok bahan pangan bergizi dalam program makan gratis ini,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis di Lumajang mendapat pasokan dari berbagai produk lokal, seperti talas yang diolah menjadi beras analog, buah-buahan, serta susu dari usaha sapi perah setempat. Selain itu, Lumajang juga telah mengembangkan kapulaga untuk ekspor, serta daun talas yang dijadikan pengganti tembakau dan diekspor ke Australia.
Pj. Bupati Lumajang menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Kehutanan terhadap program perhutanan sosial di daerahnya. “Hasil dari program perhutanan sosial ini memberikan dampak positif, terutama untuk mendukung program utama Presiden yaitu Makan Bergizi Gratis,” ungkap Pj. Bupati.
Namun, Pj. Bupati juga menyampaikan harapan agar pemerintah mendatangkan investor untuk mendukung hilirisasi produk dan meningkatkan ekonomi masyarakat Lumajang. “Kami membutuhkan dukungan investor serta pasokan pupuk bersubsidi agar kebutuhan para petani bisa terpenuhi dan ekonomi lokal semakin bergerak,” lanjutnya.
Selain itu, Pj. Bupati meminta perhatian terkait pelepasan kawasan hutan untuk keperluan masyarakat.
“Di Lumajang, terdapat 9 desa dengan lahan yang luas, termasuk 81 hektar di area hunian tetap (huntap) dan 50 hektar di AWR, yang merupakan lahan untuk sekitar 1900 bidang milik warga,” tutupnya.
Kunjungan kerja ini menunjukkan komitmen Kementerian Kehutanan dalam mendukung program pemerintah yang berbasis kesejahteraan rakyat, terutama melalui pengelolaan perhutanan sosial. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan program perhutanan sosial di Lumajang tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan bergizi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
