Pagi kadang membawa kabar baik. Tapi sesekali, ia datang dengan cerita yang membuat dada sesak. Sepagian ini beredar kisah memilukan tentang seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidupnya karena orang tuanya tidak mampu membelikan buku dan pulpen. Entah benar seluruh detail ceritanya atau tidak, kisah seperti ini tetap mengguncang nurani. Sebab ia membuka kembali kenyataan yang sering kita hindari: kemiskinan masih menjadi tembok besar bagi pendidikan di negeri ini.
Bagi sebagian orang, buku dan pulpen mungkin hanya perlengkapan sekolah yang murah dan mudah didapat. Namun bagi banyak keluarga di daerah terpencil atau kelompok ekonomi rentan, dua benda sederhana itu bisa menjadi simbol beban. Ketika kebutuhan dasar rumah tangga saja sulit terpenuhi, membeli alat tulis bisa berubah menjadi keputusan yang berat. Anak-anak, dengan cara berpikir yang masih sederhana, sering kali menanggung beban emosional yang tidak mereka pahami sepenuhnya.
Dalam berbagai penelitian pendidikan, faktor sosial-ekonomi terbukti memiliki hubungan kuat dengan kesehatan mental dan keberhasilan belajar siswa. Anak dari keluarga miskin cenderung menghadapi tekanan psikologis lebih tinggi, seperti rasa malu, rendah diri, hingga kecemasan akademik. Tekanan ini semakin berat ketika lingkungan sekolah belum sepenuhnya mampu menjadi ruang aman bagi mereka.
Di sisi lain, negara sebenarnya telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dengan alokasi minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Angka tersebut terlihat besar dan menjanjikan. Namun persoalannya bukan sekadar jumlah, melainkan bagaimana distribusi dan implementasinya menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan. Program digitalisasi sekolah, pembaruan kurikulum, hingga berbagai proyek peningkatan kualitas pembelajaran memang penting. Tetapi bagi sebagian anak, akses terhadap alat tulis, seragam layak, atau transportasi ke sekolah justru menjadi kebutuhan yang jauh lebih mendesak.
Kebijakan pendidikan sering kali berfokus pada standar mutu, teknologi pembelajaran, dan capaian akademik. Pendekatan ini tentu tidak salah. Namun tanpa diimbangi kebijakan yang menyentuh akar persoalan kemiskinan dan kesejahteraan keluarga, upaya tersebut berisiko meninggalkan kelompok paling rentan. Pendidikan tidak berdiri sendiri. Ia selalu terhubung dengan kesehatan, kondisi ekonomi, stabilitas keluarga, dan kesejahteraan sosial.
Program pemenuhan gizi bagi siswa, misalnya, merupakan langkah positif untuk memastikan anak-anak dapat belajar dalam kondisi fisik yang baik. Tetapi kesejahteraan anak tidak hanya soal gizi dan fasilitas belajar yang modern. Aspek pemenuhan kebutuhan belajar yang sederhana seperti buku dan pulpen, serta aspek psikologis, semisal rasa aman, dan dukungan emosional juga memegang peran yang sangat penting. Banyak studi menunjukkan bahwa anak yang merasa didukung secara emosional memiliki ketahanan belajar lebih baik dan tingkat putus sekolah lebih rendah.
Di tengah berbagai upaya pembangunan, masyarakat juga sering disuguhi berita tentang penyalahgunaan anggaran publik. Setiap kasus korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga penggerusan harapan. Anggaran yang seharusnya dapat menjangkau anak-anak yang kesulitan sekolah justru berpotensi hilang sebelum sampai kepada mereka. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi kisah-kisah tragis seperti yang beredar belakangan ini mengingatkan bahwa setiap rupiah yang tidak sampai kepada masyarakat bisa berarti hilangnya peluang masa depan seorang anak.
Namun tanggung jawab tidak sepenuhnya berada di pundak pemerintah. Sekolah, masyarakat, dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif. Banyak sekolah yang mulai mengembangkan program solidaritas, seperti perpustakaan berbagi, donasi alat tulis, atau sistem subsidi silang. Inisiatif kecil semacam ini sering kali menjadi penyelamat bagi siswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Selain itu, guru memiliki posisi strategis sebagai pihak yang paling dekat dengan siswa. Kepekaan guru terhadap perubahan perilaku, tanda-tanda stres, atau kesulitan emosional pada siswa dapat menjadi langkah awal pencegahan tragedi. Pendekatan pembelajaran yang empatik dan inklusif terbukti mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Cerita tentang anak yang tidak mampu membeli pulpen dan buku, benar atau sekadar peringatan sosial, seharusnya menjadi alarm bersama. Ia mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya soal kurikulum modern atau fasilitas digital, tetapi juga tentang memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tanpa rasa takut, malu, atau tertekan oleh keadaan.
Pada akhirnya, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi pendidikan yang dimiliki, tetapi oleh seberapa jauh negara dan masyarakat mampu melindungi dan memberi ruang bagi mimpi anak-anaknya. Kadang, melindungi mimpi itu bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana, memastikan tidak ada lagi anak yang merasa putus asa hanya karena sebatang pulpen dan sebuah buku.
