Iqra’ secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang berarti “bacalah”. Dalam konteks Islam, kata ini merujuk pada wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., sebagaimana termaktub dalam Surah Al-‘Alaq ayat 1–5. Perintah membaca tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas memahami teks, tetapi juga sebagai landasan untuk membangun kesadaran dalam memahami berbagai realitas kehidupan.
Melalui iqra’, manusia diajak untuk tidak sekedar membaca apa yang tertulis, melainkan juga menafsirkan keadaan, memahami kondisi zaman, serta mencermati lingkungan sosial di sekitarnya. Sebagai makhluk yang dianugerahi akal untuk berpikir, menimbang, dan membedakan antara yang benar dan yang salah, sudah semestinya kita menggunakan kemampuan tersebut untuk membaca persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Berangkat dari kesadaran itu, mari kita menelaah berbagai persoalan yang hingga kini masih menjadi perbincangan di negeri ini, sekaligus membangun cara pandang yang kritis sebagai langkah awal untuk mendorong perubahan. Kita didorong membahas rezim pemerintah yang bukan personal tapi secara komperhensif dari struktural pemerintah: mengacu pada pemerintahan yang terjaring kasus korupsi, kolusi , nepotisme.
Dalam kondisi sosial-politik saat ini, diperlukan mosi tegas terhadap landasan gerakan dan argumentasi yang objektif agar penyampaian pendapat tidak terjebak dalam misinformasi. Munculnya berbagai gerakan mahasiswa yang diwujudkan melalui aksi demonstrasi merupakan bentuk respons kritis terhadap kondisi sosial dan politik, khususnya terhadap kebijakan serta sistem kekuasaan yang dinilai nyeleneh dan bermasalah. Namun, di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang telah direalisasikan.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian masyarakat memberikan dukungan karena berada dalam tekanan atau keterbatasan yang terbentuk oleh sistem sosial-politik tertentu. Perbedaan pandangan tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyalahkan salah satu pihak. Setiap pendapat perlu dikaji melalui proses penilaian yang kritis, pertimbangan yang rasional, serta verifikasi terhadap fakta dan informasi yang mendasarinya.
Dengan demikian, kebenaran suatu argumentasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan yang diperoleh, tetapi juga oleh kekuatan bukti dan relevansi alasan yang dikemukakan. Fenomena tersebut dapat diamati dalam polemik kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), ketika sebagian mahasiswa menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, sementara kelompok masyarakat lainnya mengemukakan argumentasi yang berlawanan. Apabila perbedaan pendapat tersebut berkembang menjadi pertentangan antar kelompok, terlebih ketika terdapat dugaan mobilisasi opini untuk membangun narasi tandingan, ruang diskusi publik berisiko bergeser dari evaluasi kebijakan menjadi konflik horizontal. Akibatnya, substansi kritik yang disampaikan masyarakat berpotensi kehilangan fokus dan tidak tersalurkan secara efektif kepada pemerintah.
“Terus menjadi berita buruk bagi penguasa” Gerakan-gerakan revolusi datang bukan dari obrolan santai lalu bikin aksi, stigma aktivis dipandang negatif karena adanya provokatif, padahal tentunya ada langkah proses yang panjang, ada konsolidasi yang diperhitungkan, ada gerakan yang perlu ditimbang, ada kondisi yang perlu kita baca dalam membuat narasi bagi pemerintah. Mahasiswa adalah privillage terbesar ketika ruang kebebasan berpendapat menjadi alat untuk menuangkan fikiran dan berdiskusi.
Islam mengajarkan kita untuk tabayyun dalam menyelesaikan masalah, forum diskusi tempat kita untuk bertukar pendapat untuk menemukan titik terang. Kacamata yang digunakan dalam menganalisis berbagai persoalan di Indonesia tidak seharusnya didasarkan pada asumsi optimistis bahwa pemerintah senantiasa bertindak demi kepentingan publik. Sebaliknya, diperlukan nalar kritis yang berlandaskan pendekatan ilmiah, argumentasi rasional, serta analisis empiris terhadap data dan fakta di lapangan sebagai dasar dalam mengevaluasi kebijakan maupun tindakan pemerintah.
Indonesia tak akan damai ketika data di lapangan mengalami bencana dalam skala besar yang tidak dilirik oleh pemerintah sendiri tapi dilirik oleh Negara tetangga. Pendidikan tak akan meningkat ketika upah guru tak sebanding dengan jasa yang telah dikorbankan. Mahasiswa akan terus berisik ketika realitas tak berjalan sesuai dengan pidato ceremonial depan publik. Permasalahan di negeri ini tak akan selesai jika rakyatnya tak mau bersatu dalam menggagas kejayaan negeri ini.
