Dewan Dosen Indonesia menggelar Konferensi Nasional Ke-1 yang menjadi wadah para dosen seluruh Indonesia untuk beradu gagasan. Konferensi mengusung tema besar “Refleksi Kemerdekaan RI Ke-76 Dalam Ragam Perspektif”.
Konferensi dengan format daring berlansung Senin, 23 Agustus 2021 melalui Aplikasi Zoom dimulai sejak pukul 08.00 sampai pukul 17.00 WIB dengan Peserta sebanyak 514 (Lima Ratus Empat Belas) dan Presenter sebanyak 150 Dosen dari perwakilan Perguruan Tinggi.
Konferensi menghadirkan Keynote Speaker Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim , Wakil Menteri Agama RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi,M.Si , Staff Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, SH, MA.
Hadir sebagai Pembicara Konferensi Presidium Dewan Dosen Indonesia Prof. Dr. Ir. Gimbal Doloksaribu, MM selaku Ketua Umum Persatuan Guru Besar Indonesia, Dr. Ahmad Zakiyuddin, S. IP., M.I.Kom. Selaku Ketua Umum DPP Persaudaraan Dosen Republik Indonesia, Dr. Endang Samsul Arifin. S.H.I., M.Ag. Selaku Ketua Umum DPP Forum Silaturahmi Doktor Indonesia, Ika Widiastuti, S.IP., M.AP. Selaku Ketua Umum Perkumpulan Dosen Program Hibah Indonesia, Dr. Pitoyo, M.Ikom. Selaku Ketua Umum Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi UNPAD, Dr. Asep Kamaluddin Nashir, M.Si. Selaku Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Mesran, M.Kom. Selaku Ketua Umum Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
Acara diawali dengan Pembacaan ayat suci Al-Quran kemudian sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Dr. Ahmad Zakiyuddin serta dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Pergubi Prof. Dr. Ir. Gimbal Doloksaribu.
Dalam sambutannya Ahmad Zakiyuddin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut mensukseskan acara konferensi. Zaki yang juga Ketua Umum PDRI dan Dosen FISIP Unla menegaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun silaturahmi, kolaborasi, serta sinergitas yang kuat dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan tujuan tersebut sangat penting adanya kerjasama dengan semua asosiasi dosen yang ada di Indonesia.
“Saya mengajak kepada semua asosiasi dosen untuk bergabung dalam dewan dosen Indonesia”, Kata Zaki.
Sementara Prof. Dr. Ir.Gimbal yang merupakan Ketua Umum Pergubi dalam sambutannya mengungkapkan “kemerdekaan yang kita miliki saat ini bukanlah sebagai hadiah dari penjajah. Melainkan hasil dari banyaknya perjuangan dan jeri payah para pahlawan kita. Untuk itu refleksi kemerdekaan sangatlah diperlukan.” Ungkapnya.
Dalam paparan strategisnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia mengungkapkan keberlangsungan serta keberhasilan tercapainya tujuan Program Kampus Merdeka tak terlepas dari perjuangan para dosen di seluruh Indonesia beserta para mahasiswanya. Kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat. Khususnya organisasi keprofesian seperti Dewan Dosen Indonesia dapat membawa dunia Pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Berbeda dengan mendikbudristek, Wakil menteri Agama Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si mengungkapkan tiga hal mendasar yang terjadi di masyarakat yaitu Berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang berlebihan. Berkembangnya klaim kebenaran secara subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama. Beserta dengan berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, SH, MA selaku Staff Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa kepala negara kita Jokowi meminta adanya Roadmap Indonesia Digital. Terdiri dari 4 (empat) hal utama yaitu Memperluas Akses Infrastruktur Digital, Peningkatan Talenta Digital, Mendorong Adaptasi Teknologi, dan Menyelesaikan Regulasi Pendukung.
Beliau menyampaikan bahwa pada saat ini manusia dalam lingkup global terkoneksi secara teknologi. Sehingga disinformasi, miskomunikasi, disinterupsi, sampai kepada banyaknya hoax yang tersebar menjadi tidak dapat terhindari. Untuk itu, diperlukan fondasi yang kuat untuk menghadapi hal tersebut.
Program Literasi Digital dapat dijadikan fondasi yang kuat untuk membentengi masyarakat dari hal-hal negatif. Untuk itu, dalam melaksanakan arahan dari Presiden RI Jokowi terkait adanya transformasi digital. Maka Kemenkominfo dalam hal ini menyelenggarakan Program Literasi Digital yang dilaksanakan oleh Gerakan Nasional Literasi Dasar (GNLD) Siberkreasi.
Dr. Pitoyo, SS, M.IKom menyatakan bahwa di era digital ini masyarakat memiliki kebebasan bicara apapun di media sosial. Namun sayangnya bersamaan dengan kebebasan bicara ini, privasi individu justru perlahan tapi pasti menjadi berangsur hilang.
Menurut Pitoyo yang juga Business Development Tribun Network ini, privasi yang hilang itu kebanyakan karena individu tersebut secara sengaja membuka diri seperti data pribadi dan keberadaannya di media sosial.
“Tidak jarang orang memposting KTP baru, SIM baru bahkan sertifikat Vaksin dan Ijazah juga diposting di media sosial. Bahkan lokasinya juga tunjukkan ke publik,” jelas Pitoyo.
Kalau sudah semua data pribadi diunggah di media sosial tentu privasi sudah berangsur hilang. Hal ini tentu membahayakan diri individu yang memposting. Pasalnya publik di media sosial memiliki beragam karakater.
“Bisa jadi data tersebut disalahgunakan untuk keperluan kriminal dan lain sebagainya,” ungkap Pitoyo.
Selain privasi yang hilang, etika berkomunikasi juga nyaris diabaikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya postingan di media sosial yang berisi tentang cacian, hinaan, dan ujaran kebencian.
Untuk itu, lanjut Pitoyo, kebebasan bicara harusnya diimbangi dengan kesadaran dan pemahaman cara berkomunikasi di media sosial yang baik dan bijak, agar tidak berimplikasi pada masalah hukum atau kriminal.
