Kerusakan lingkungan hari ini bukan lagi sekadar persoalan pohon yang ditebang, sungai yang tercemar, atau hutan yang kehilangan tutupan. Ia adalah persoalan tentang siapa yang memiliki kuasa atas sumber daya alam, siapa yang menikmati keuntungan pembangunan, dan siapa yang harus menanggung kerugian ekologisnya. Ketika masyarakat kehilangan ruang hidup akibat pencemaran atau eksploitasi sumber daya alam, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tetapi juga hak konstitusional manusia untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat.
Dalam konteks inilah saya melihat bahwa kader HMI tidak boleh berhenti pada posisi sebagai kelompok yang peduli lingkungan. Kepedulian harus ditransformasikan menjadi kesadaran, pengorganisasian, advokasi, bahkan perjuangan untuk memengaruhi kebijakan.
Esai saya mengenai Green Ribbon Formula berangkat dari kegelisahan terhadap lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi lingkungan. Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang memberikan ruang bagi pertanggungjawaban korporasi, baik melalui hukum administratif, perdata, maupun pidana. Namun, persoalannya tidak berhenti pada ketersediaan aturan. Pembuktian yang kompleks, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta ketimpangan sumber daya antara masyarakat dan korporasi membuat keadilan ekologis masih sulit diwujudkan.
Di sisi lain, masyarakat yang memperjuangkan lingkungan justru tidak jarang berhadapan dengan ancaman hukum melalui Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Kondisi tersebut memperlihatkan sebuah ironi: masyarakat memiliki hak untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi ketika hak tersebut digunakan untuk mengkritik atau mengawasi kekuatan ekonomi, mereka dapat menghadapi tekanan hukum.
Bagi saya, persoalan ini harus dibaca lebih jauh. Kejahatan lingkungan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan relasi kuasa.
Korporasi memiliki modal, akses terhadap ahli, teknologi, dan sumber daya hukum. Sementara masyarakat terdampak sering kali hanya memiliki pengalaman atas kerusakan yang mereka alami. Ketika dua kekuatan tersebut berhadapan tanpa mekanisme pengimbang, hukum berpotensi hanya menjadi teks yang secara formal menjamin keadilan, tetapi belum tentu mampu menghadirkannya dalam kenyataan.
Dari Kesadaran Menuju Gerakan
Karena itu, Green Ribbon Formula saya tawarkan bukan sebagai sekadar kampanye lingkungan. Green Ribbon adalah cara untuk menghubungkan kesadaran publik dengan kekuatan hukum dan gerakan sosial.
Ada lima pilar yang menjadi kerangka gerak: Green Awareness, Green Watch, Green Alliance, Green Legal Action, dan Green Policy Reform. Kelima pilar tersebut menunjukkan bahwa gerakan lingkungan tidak boleh berhenti pada produksi opini, tetapi harus memiliki kesinambungan dari pendidikan publik, pengawasan, konsolidasi kekuatan, advokasi hukum, hingga perubahan kebijakan.
Pada tahap pertama, kader harus membangun Green Awareness. Masyarakat harus memahami bahwa lingkungan hidup bukan isu tambahan yang hanya dibicarakan ketika terjadi bencana. Lingkungan adalah bagian dari hak asasi dan kehidupan manusia.
Tahap kedua adalah Green Watch. Kesadaran harus melahirkan keberanian untuk mengawasi. Masyarakat perlu memiliki kemampuan mendokumentasikan dugaan pelanggaran, melakukan pelaporan, memanfaatkan teknologi digital, dan membangun basis data mengenai kondisi lingkungan.
Namun, pengawasan masyarakat tidak akan cukup apabila dilakukan secara individual. Karena itu diperlukan Green Alliance. Kampus, masyarakat, media, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah harus dipertemukan dalam satu jaringan advokasi. Dengan demikian, masyarakat tidak berdiri sendirian ketika berhadapan dengan kekuatan korporasi.
Selanjutnya, gerakan harus memiliki keberanian memasuki ruang Green Legal Action. Ketika ditemukan dugaan pelanggaran, perjuangan harus diterjemahkan ke dalam mekanisme hukum yang tersedia: pengaduan administratif, gugatan perdata, class action, citizen lawsuit, hingga pelaporan tindak pidana lingkungan.
Pada akhirnya, perjuangan tidak boleh berhenti ketika satu kasus selesai. Pengalaman advokasi harus dikonversikan menjadi Green Policy Reform. Sebab, apabila persoalan yang sama terus berulang, berarti ada persoalan struktural dalam kebijakan yang harus diperbaiki.
HMI dan Politik Lingkungan
Di sinilah saya melihat relevansi Green Ribbon dengan gerakan HMI.
Kader HMI tidak cukup hanya menjadi pengamat terhadap persoalan bangsa. HMI memiliki tanggung jawab untuk membaca realitas, melakukan kritik, membangun kesadaran, dan mengambil posisi dalam perubahan sosial.
Jika lingkungan hidup adalah ruang hidup manusia, maka memperjuangkan lingkungan berarti memperjuangkan manusia.
Dan jika kerusakan lingkungan lahir dari keputusan ekonomi dan kebijakan politik, maka kader juga harus berani masuk ke ruang politik kebijakan.
Bagi saya, politik tidak boleh dipersempit menjadi perebutan jabatan atau kekuasaan elektoral. Politik adalah ruang untuk menentukan bagaimana kekuasaan digunakan dan untuk siapa kebijakan dibuat. Karena itu, ketika kebijakan pembangunan mengorbankan masyarakat dan lingkungan, kader HMI harus hadir untuk memastikan kekuasaan kembali kepada tujuan yang semestinya: menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.
Inilah mengapa gerakan lingkungan harus bertransformasi dari sekadar gerakan moral menjadi gerakan sosial yang memiliki basis pengetahuan, jaringan, strategi hukum, dan daya tawar politik.
Kader harus mampu membaca dokumen AMDAL, memahami perizinan, mengetahui instrumen hukum lingkungan, membangun komunikasi dengan masyarakat terdampak, mengolah data menjadi opini publik, dan pada saat yang sama mampu mendorong perubahan kebijakan. Partisipasi publik tidak boleh dipahami sebagai formalitas dalam proses pembangunan. Ia harus menjadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan dan korporasi.
Green Ribbon sebagai Strategi Kontra-Hegemoni
Kekuatan korporasi tidak hanya terletak pada modal. Mereka juga memiliki kemampuan membentuk narasi mengenai pembangunan, investasi, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, perjuangan ekologis juga merupakan pertarungan narasi.
Ketika kerusakan lingkungan dikemas sebagai konsekuensi pembangunan, masyarakat harus mampu menghadirkan narasi alternatif: bahwa pembangunan tidak boleh menghilangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Di sinilah opini publik menjadi penting. Opini publik bukan sekadar aktivitas membuat isu menjadi viral. Opini publik harus dibangun berdasarkan data, pengalaman masyarakat, bukti ilmiah, dan argumentasi hukum. Dengan begitu, opini publik dapat menjadi kekuatan sosial untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Green Ribbon karena itu dapat menjadi strategi kontra-hegemoni: mempertemukan pengetahuan kampus, pengalaman masyarakat, kekuatan media, kapasitas organisasi masyarakat sipil, dan instrumen hukum dalam satu gerakan.
Kader HMI dapat mengambil posisi sebagai penghubung pengetahuan dan perjuangan masyarakat.
Kampus memberikan basis ilmiah. Masyarakat memberikan pengalaman empiris. Organisasi gerakan memberikan daya konsolidasi. Lembaga hukum memberikan strategi advokasi. Media membangun opini publik. Pemerintah seharusnya memastikan regulasi dan penegakan hukum berjalan. Kolaborasi inilah yang memungkinkan masyarakat tidak lagi menjadi objek perlindungan hukum, tetapi menjadi subjek yang aktif memperjuangkan keadilan ekologis.
Kader Harus Berpihak pada Keadilan Ekologis
Pada akhirnya, bagi saya, menjadi kader berarti berani menentukan keberpihakan.
Ketika masyarakat kehilangan ruang hidup, ketika sungai tercemar, ketika hutan rusak, ketika warga yang memperjuangkan lingkungan justru menghadapi tekanan hukum, maka kader tidak boleh hanya mengatakan bahwa itu adalah persoalan pemerintah atau aparat penegak hukum.
Kader harus hadir.
Hadir dengan ilmu.
Hadir dengan keberanian.
Hadir dengan jaringan.
Hadir dengan hukum.
Dan hadir bersama masyarakat.
Sebab perjuangan lingkungan bukan perjuangan untuk menyelamatkan alam dari manusia semata. Ia adalah perjuangan untuk memastikan bahwa pembangunan tetap menempatkan manusia dan alam sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan.
Green Ribbon pada akhirnya bukan sekadar pita hijau. Ia adalah simbol bahwa perjuangan ekologis harus diikat oleh kesadaran, dikonsolidasikan melalui aliansi, diperkuat oleh hukum, dan diarahkan pada perubahan kebijakan.
Bagi kader HMI, keberpihakan terhadap lingkungan bukan pilihan tambahan. Ia merupakan konsekuensi dari keberpihakan kepada manusia dan keadilan.
Karena itu, sudah saatnya kader tidak hanya bertanya, “Apa yang terjadi dengan lingkungan kita?” tetapi bergerak lebih jauh dengan pertanyaan yang lebih fundamental:
Siapa yang diuntungkan dari kerusakan itu, siapa yang dirugikan, dan bagaimana kekuasaan harus digunakan untuk menghadirkan keadilan?
Di titik itulah gerakan ekologis menemukan makna politiknya, dan kader menemukan tanggung jawab sosialnya.
