Era pergerakan nasional awal abad ke-20 melihat upaya besar-besaran untuk membangun identitas nasional dan memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Sepanjang perjalanan ini, pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kesadaran nasional. Pada masa pergerakan nasional, banyak tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa dengan visi pendidikan yang lebih inklusif. Selama masa ini, sekolah-sekolah nasionalis mengajarkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebangsaan.
Pada masa Orde Lama di Indonesia (1945-1966), pendidikan memainkan peran penting dalam membangun fondasi bangsa yang baru merdeka. Beberapa karakteristik pendidikan pada periode ini melibatkan upaya untuk menata kembali sistem pendidikan yang sebelumnya diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Indonesia merancang berbagai kebijakan pendidikan selama masa ini. Salah satunya adalah kebijakan nasionalisasi pendidikan, yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pendidikan yang didasarkan pada kebijakan kolonial dan memperkenalkan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai nasionalis Indonesia.
Pendirian Universitas Indonesia pada tahun 1947 menjadi tonggak penting pada masa Orde Lama, menandai langkah maju dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, saat yang sama, ada kendala seperti keterbatasan dana dan fasilitas pendidikan. Pada masa Orde Lama, sistem pendidikan juga terpengaruh oleh ideologi politik. Pemerintah mendominasi pengelolaan dan pengendalian pendidikan. Hal ini memunculkan kritik terkait kurangnya kebebasan akademis dan pembatasan pemikiran yang dapat diajarkan di sekolah.
Walaupun ada beberapa perkembangan, sistem pendidikan pada masa Orde Lama juga dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tantangan, dan reformasi pendidikan menjadi sebuah topik yang relevan pada masa selanjutnya.
Pada masa Orde Baru di Indonesia (1966-1998), pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memiliki pengaruh besar terhadap sektor pendidikan. Beberapa ciri utama pendidikan pada masa ini antara lain:
1. Sentralisasi dan Kontrol Pemerintah
Pemerintah pusat mengambil alih kontrol penuh terhadap sistem pendidikan, menciptakan struktur yang terpusat dan terorganisir secara hierarki. Kebijakan sentralisasi ini dimaksudkan untuk mencapai stabilitas politik dan ideologi.
2. Pemaksaan Pancasila sebagai ideologi negara
dipromosikan secara intensif di sekolah-sekolah. Pendidikan nasional diarahkan untuk mendukung dan memperkuat ideologi Pancasila sebagai dasar negara.
3. Wajib Belajar 9 Tahun
Pada tahun 1975, pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 9 tahun untuk meningkatkan tingkat melek huruf dan pendidikan dasar. Meskipun tujuannya baik, pelaksanaannya seringkali tidak merata di seluruh wilayah.
4. Kurikulum Terpusat
Kurikulum nasional yang terpusat dan bersifat standar diterapkan secara luas. Pendidikan teknis dan vokasional juga diutamakan untuk mendukung kebutuhan pasar kerja.
5. Pembatasan Kebebasan Akademis
Terdapat kendala terhadap kebebasan akademis, di mana kritik terhadap pemerintah atau ideologi negara dapat dihukum. Hal ini menciptakan iklim yang tidak kondusif untuk perkembangan ide dan pemikiran kritis.
Meskipun terdapat upaya dalam peningkatan akses pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan dianggap oleh beberapa pihak sebagai kurang memadai. Era Orde Baru juga berakhir dengan kritik terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merasuk dalam sistem pendidikan.
Pasca Reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Beberapa perkembangan signifikan dalam pendidikan pasca Reformasi antara lain:
1. Otonomi Pendidikan
Adanya kebijakan otonomi pendidikan, yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dan sekolah dalam mengelola pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal.
2. Reformasi Kurikulum
Implementasi kurikulum baru, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada awalnya, dan kemudian dilanjutkan dengan Kurikulum 2013. Hingga kemudian berubah hari ini menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang lebih kreatif, mandiri, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan global.
3. Peningkatan Akses dan Partisipasi
Upaya untuk meningkatkan akses dan partisipasi dalam pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah. Program beasiswa dan bantuan pendidikan diperluas untuk mendukung keluarga dengan tingkat ekonomi rendah.
4. Peningkatan Kualitas Guru
Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru dan peningkatan status profesionalisme guru. Program sertifikasi guru menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan mutu pengajar.
5. Pengembangan Pendidikan Tinggi
Peningkatan jumlah perguruan tinggi dan diversifikasi program studi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Adanya peningkatan kualitas dan standar di perguruan tinggi menjadi fokus.
Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia adalah:
1. Rentjana Pelajaran 1947 (Kurikulum 1947)
2. Rentjana Pelajaran Terurai 1952 (Kurikulum 1952)
3. Rentjana Pendidikan 1964 (Kurikulum 1964)
4. Kurikulum 1968
5. Kurikulum 1975
6. Kurikulum 1984
7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999
8. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004
9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006
10. Kurikulum 2013 (K-13)
11. Kurikulum Merdeka
