LAMONGAN — Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menghadirkan inovasi Klinik Desa Inklusif (KLINDESI) sebagai strategi memperkuat kelembagaan ekonomi desa, meningkatkan kapasitas BUMDesa dan BUMDesma, serta mendorong pemanfaatan Dana Desa yang lebih produktif dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Inovasi tersebut lahir dari kebutuhan untuk mengubah pola pembangunan desa yang selama ini masih cenderung bersifat top-down dan berorientasi proyek menjadi pembangunan yang lebih partisipatif, berbasis kebutuhan, data, serta potensi lokal.
Kabupaten Lamongan memiliki 462 desa yang tersebar di 27 kecamatan, sekaligus menjadi salah satu daerah dengan jumlah desa terbesar di Indonesia. Berdasarkan Indeks Desa (ID) 2025, sebanyak 277 desa telah berstatus Desa Mandiri dan 185 desa berstatus Desa Maju. Tidak terdapat desa yang masuk kategori berkembang, tertinggal, maupun sangat tertinggal.
Namun, capaian tersebut masih menghadapi tantangan pada sisi penguatan ekonomi desa. Dari 462 BUMDesa, hanya 18 yang berstatus Maju dan 22 Berkembang, sedangkan 243 masih berstatus Pemula dan 179 Perintis. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang untuk meningkatkan profesionalisme, produktivitas, tata kelola, dan kontribusi BUMDesa terhadap perekonomian masyarakat.
Melalui KLINDESI, DPMD Lamongan membangun model pendampingan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan desa dalam satu layanan. Klinik ini tidak hanya memberikan konsultasi kelembagaan, tetapi juga mencakup aspek legalitas, tata kelola keuangan, penyusunan rencana bisnis, pengembangan usaha, hingga fasilitasi kemitraan dan pemasaran.
Kepala DPMD Lamongan menjelaskan, KLINDESI dirancang sebagai ruang fasilitasi, advokasi, dan akselerasi agar desa tidak berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi ekonominya.
“KLINDESI hadir untuk mendekatkan layanan pendampingan kepada desa. Kami ingin BUMDesa dan BUMDesma tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Kebaruan KLINDESI terletak pada pendekatan one-stop service yang memadukan pendampingan hukum dan kelembagaan, tata kelola keuangan, pengembangan bisnis, serta pemantauan berbasis digital. Pendampingan juga dilakukan secara proaktif dengan mengacu pada data Indeks Desa dan kebutuhan spesifik masing-masing desa.
Implementasinya dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pembentukan kelembagaan dan legalitas KLINDESI melalui regulasi pendukung. Kedua, asesmen baseline untuk memetakan kondisi BUMDesa/BUMDesma, status Indeks Desa, dan pola pemanfaatan Dana Desa.
Selanjutnya, KLINDESI menyediakan layanan konsultasi terpadu secara luring maupun daring. Tahap berikutnya adalah pengembangan digital monitoring dashboard yang mengintegrasikan data kinerja BUMDesa, perkembangan Indeks Desa, dan pemanfaatan Dana Desa sebagai instrumen evaluasi dan pengambilan kebijakan.
Pada tahap awal, layanan akan diuji coba pada sedikitnya lima desa percontohan dengan karakteristik dan tingkat Indeks Desa yang berbeda. Model tersebut kemudian dikembangkan secara bertahap ke seluruh 462 desa melalui penguatan kapasitas fasilitator kecamatan dan desa.
“Target akhirnya bukan sekadar terbentuknya sebuah klinik, tetapi terciptanya ekosistem pemberdayaan desa yang mampu meningkatkan kelas BUMDesa, mengoptimalkan Dana Desa, memperkuat PADes, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat,” katanya.
KLINDESI juga diarahkan untuk memastikan pembangunan ekonomi desa berlangsung inklusif dengan membuka ruang partisipasi masyarakat, termasuk kelompok rentan dan perempuan, dalam perencanaan maupun pengelolaan kegiatan ekonomi desa.
Dengan pendekatan tersebut, KLINDESI diharapkan menjadi bagian permanen dari tata kelola pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Lamongan. Dalam jangka panjang, inovasi ini ditargetkan mampu menjadikan BUMDesa dan BUMDesma sebagai pilar ekonomi desa sekaligus memperkuat kemandirian desa secara berkelanjutan.
