LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pendidikan memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui inovasi NURANI DESA (Layanan Terpadu Berbasis Hati untuk Pengentasan Putus Sekolah dan Kesetaraan Desa). Inovasi ini hadir sebagai pendekatan terpadu untuk mencegah anak putus sekolah, meningkatkan partisipasi pendidikan, serta mendorong kenaikan rata-rata lama sekolah (RLS), khususnya di wilayah pedesaan.
Upaya tersebut sejalan dengan capaian pembangunan manusia Kabupaten Lamongan yang terus meningkat. Pada 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lamongan mencapai 75,90, meningkat 0,61 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, tantangan masih terlihat dari RLS penduduk berusia 25 tahun ke atas yang berada pada angka 7,87 tahun. Artinya, secara rata-rata masyarakat baru menyelesaikan pendidikan hingga sekitar kelas 2 SMP.
Kondisi tersebut dapat berdampak pada keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, kemampuan masyarakat berinovasi, daya saing ekonomi daerah, serta meningkatkan risiko kemiskinan struktural. Karena itu, diperlukan intervensi pendidikan yang tidak hanya berfokus pada sekolah, tetapi juga melibatkan keluarga, pemerintah desa dan masyarakat.
NURANI DESA menawarkan pendekatan simultan, holistik, kolaboratif dan berbasis data. Program ini menangani berbagai faktor penyebab anak tidak sekolah, mulai dari persoalan ekonomi, akses geografis, kondisi sosial keluarga hingga rendahnya motivasi belajar.
Salah satu kebaruan inovasi adalah pemanfaatan Basis Data Anak Usia Sekolah (BDAUS) yang memuat data demografi, status pendidikan, kondisi sosial ekonomi, kesehatan serta minat dan bakat anak. Data tersebut diperkuat dengan Early Warning System (EWS) untuk mendeteksi potensi risiko putus sekolah berdasarkan sejumlah indikator, seperti absensi dan kondisi ekonomi keluarga.
Ketika ditemukan anak yang berisiko putus sekolah, Tim Respons Cepat Putus Sekolah melakukan kunjungan rumah maksimal dalam waktu 1×24 jam. Penanganan kemudian dilakukan melalui mediasi keluarga dan sekolah, pendampingan, bantuan darurat, serta fasilitasi pendidikan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan anak.
NURANI DESA juga menggunakan pemetaan geospasial untuk mengidentifikasi jarak tempat tinggal dengan sekolah, kendala aksesibilitas dan sebaran fasilitas pendidikan. Pendekatan berbasis data tersebut memungkinkan pemerintah melakukan intervensi secara lebih tepat sasaran.
Untuk menjamin keberlanjutan, inovasi diperkuat melalui pelatihan fasilitator desa, penyusunan modul, pemantauan partisipasi pendidikan berbasis digital, serta pengintegrasian dukungan pembiayaan melalui APBD dan APBDes.
Program ini ditargetkan diterapkan pada 50 desa prioritas, melalui pelatihan guru, penyediaan modul pembelajaran, penguatan fasilitas pendidikan, ruang belajar komunitas atau perpustakaan desa, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan secara mandiri.
Dalam tiga tahun, NURANI DESA ditargetkan mampu menurunkan angka putus sekolah hingga 50 persen di wilayah intervensi dan secara bertahap meningkatkan RLS Kabupaten Lamongan dari 7,87 tahun menjadi minimal 9 tahun.
Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga dan masyarakat, NURANI DESA diharapkan menjadi model pengentasan putus sekolah yang adaptif dan dapat direplikasi. Lebih jauh, inovasi ini menjadi investasi pembangunan manusia untuk memperkecil kesenjangan pendidikan antara desa dan kota serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Lamongan.
