Jember – Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) area kampus Universitas Jember (UNEJ) di Jalan Mastrip, Jawa, Riau dan Kalimantan, Kabupaten Jember saat ini menjadi fokus utama perdebatan di komunitas kampus Jember.
Dalam kegiatan dialog publik yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dihadiri oleh Bupati Jember, Kepala SATLANTAS Jember, dan ketua DPRD Jember (16/10/23), organisasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memberikan respon kritisnya terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan SSA dirasa kurang tepat atau salah arah, ada beberapa yang menjadi masalah utama. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di area kampus.
HMI Jember merasa bahwa penertiban ini bisa menjadi langkah positif untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keamanan lalu lintas. Meskipun demikian, mereka tetap menggaris bawahi pentingnya menemukan solusi yang adil bagi para PKL, yang sebagian besar merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar.
“Penerapan SSA bagi kami bukan merupakan akar dari problem kemacetan ini, persoalan PKL, kesadaran masyarakat dan masih banyak lagi yang harus disikapi secara serius dan proporsional oleh pemerintah daerah” ujar Adil Mubarak, wakil sekretaris bidang partisipasi pembangunan daerah HMI Cabang Jember.
Selain itu, HMI juga mencatat perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan ruas jalan sesuai prosedur, terutama berkaitan dengan trotoar dan parkir di sisi jalan. Mereka percaya bahwa edukasi dan penegakan aturan akan membantu mengurangi pelanggaran dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi kemahasiswaan dan Kepemudaan HMI Jember, Aufa Almubdi menambahkan terkait pentingnya evaluasi lebih mendalam Penerapan kebijakan itu.
“Penerapan SSA di kampus yang masih dalam status uji coba juga menjadi sorotan, Kami meragukan efektivitas langkah ini dalam mencapai tujuan keselamatan dan mobilitas, oleh karena itu kami mendesak pemerintah daerah agar mengevaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa langkah ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan area kampus” ujarnya.
Namun, yang paling mencolok dari kritik HMI adalah penekanannya terhadap pentingnya konsolidasi dengan berbagai stakeholder. Mereka memandang bahwa dialog dan kolaborasi yang lebih besar dengan mahasiswa, staf pengelola kampus, pedagang, masyarakat sekitar dan Organisasi Perangkat Daerah terkait adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mewakili semua pihak.
* (Pengurus Bidang Pastisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Jember)
